Opini Masuk Koran

Penghargaan Tidak Berbanding Lurus Dengan Kesejahteraan

Miftahu Rahmah

Mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 

Versi Kalimantan Post

Jum'at, 21 Juni 2013

Akhir Mei lalu Presiden Indonesia mendapatkan penghargaan World Statesman Award dari organisasi nirlaba Appeal of Conscience Foundation (ACF).

Mendapatkan perhargaan berarti berhasil melakukan yang terbaik, sebagai pemimpin berarti mampu menjaga kesejahteraan rakyat. Namun kenyataannya, pada 2 Januari 2013, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan data kemiskinan terbaru di negara kita.

Menurut BPS, jumlah penduduk miskin per September 2012 mencapai 28,59 juta orang (11,66 persen), menurun dibanding Maret 2012 yang tercatat 29,13 juta orang (11,96 persen). Atau terjadi penurunan sebesar 0,54 juta atau 540.000 orang.  

Kita masih bersyukur, karena presentase kemiskinannya menurun dari tahun sebelumnya. Tapi masih banyak juga warga negara Indonesia berada di bawah garis kemiskinan, sudah miskin di bawah pula, berlipatganda melaratnya.

Melarat paling parah yang dialami saat ini adalah melarat kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya sendiri. Kepercayaan yang diberikan rakyat disalahgunakan oleh pemerintah, padahal pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Contohnya banyak, dari kasus korupsi, kenaikkan harga yang tidak cepat ditangani, kekerasan, dan masih banyak lagi. Timbul pertanyaan apakah ada permainan politik di belakang penghargaan ini. 

Salah satu penyebab krisis kepercayaan ini, terlihat jelas dari ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia, karena sumber daya ekonomi yang tidak dialokasikan secara merata untuk masing-masing kota. Diakui pertumbuhan ekonomi di setiap kota berbeda, tentunya porsi pendapatannya pun berbeda. Namun apabila pemerintah memperhatikan dan mendukung wilayah tersebut dalam modal tentunya memberikan kepercayaan dan tanggungjawab tersendiri bagi wilayah itu untuk meningkatkan perekonomian.  

Setiap warga negara memilki hak dan kesempatan yang sama untuk diperlakukan secara adil baik oleh negara maupun oleh sesama masyarakat. Prinsip keadilan yang harus diperankan oleh negara terhadap masyarakat meliputi seluruh sektor kehidupan, mulai dari agama, pendidikan, kesehatan, hukum, politik, hingga ekonomi. Secara tegas, Allah SWT menerangkan perintah untuk berlaku adil dan dampaknya jika keadilan tidak ditegakkan, yakni perbuatan keji dan permusuhan akan terjadi di antara masyarakat (QS. An-Nahl [16]). 

Pendidikan di kota dan di daerah terpencil sangat berbeda jauh. Orang kota banyak fasilitas mendukung sedangkan daerah terpencil perlu jalan kaki berkilometer untuk mendapatkan ilmu. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka di atas jembatan yang reok, jika hujan deras mereka terpaksa berbasah-basahan demi ilmu. Dimana peran pemerintah, dimana yang patut “dihargai” ?. Padahal banyak bibit-bibit prestasi yang mampu mengharumkan nama negara di mata dunia yang butuh perhatian penuh oleh pemerintah seperti yang dilakukan Prof. Yohanes Surya PhD yang mampu mengantarkan anak-anak “bodoh dari papua” menjadi anak-anak peraih medali emas terbanyak. 

Banyak anak-anak pintar dan berprestasi yang telah mengharumkan nama bangsa di kancah dunia di abaikan. Ketika di ambil negara lain dan sukses, memohon-mohon agar mereka kembali, ketika kembali mereka malah tidak memberikan fasilitas yang baik. Masalah inipun terjadi juga di sektor kehidupan lainnya. Pemerintah tidak memanfaat apa-apa yang sudah ada di Indonesia, mereka malah menyibukkan diri dengan kepentingan diri masing-masing. 

Peran dan fungsi pemerintah harus ditegakkan, terutama dalam fungsi alokasi yang tepat sasaran, fungsi distribusi yang adil dan merata, dan menjaga fungsi stabilisasi dengan baik dan benar. Jiwa kerakyatannya harus di tingkatkan, dengan terjun langsung di kehidupan masyarakat pedesaan.  

Semoga dengan adanya penghargaan ini pemerintah termotivasi untuk menjalankan tugasnya lebih baik. Kepercayaan antar pemerintah dan rakyat semakin erat demi terciptanya kesejahteraan. Wallahu’alam..